KELAS XI IPA 3 (APBD)

Guru                    : Vivi Ratnasari, S.Pd

Kelas                    : XI IPA 5

Mata Pelajaran  : Ekonomi Peminatan

Materi Pelajaran : APBD

Kompetensi Dasar :

3.6 Menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. 

4.6 Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. 

 Tujuan Pembelajaran :

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat :

1. Menjelaskan pengertian APBN

2. Menjelaskan fungsi dan tujuan APBN

3. Menjelaskan sumber-sumber penerimaan negara

4. Menjelaskan jenis-jenis belanja negara

5. Menjelaskan mekanisme penyusunan APBN

6. Menjelaskan pengaruh APBN terhadap perekonomian

4.6 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2. Tujuan APBD

Tujuan penyusunan APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis

3. Fungsi APBD

APBD memiliki fungsi yang mirip dengan APBN, yaitu fungsi:

1. otorisasi,

2. perencanaan,

3. alokasi,

4. distribusi,

5. stabilisasi, dan

6. pengawasan.

4. Klasifikasi Belanja/Pengeluaran Daerah

Belanja/pengeluaran daerah diklasifikasikan seperti di bawah ini.

Menurut urusan pemerintahan, terdiri dari:

Belanja urusan wajib: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat.

Belanja urusan pilihan: pertanian, kehutanan, dan energi sumber daya mineral.

Menurut fungsi: pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi dan lingkungan hidup.

Menurut organisasi, yaitu disesuaikan dengan susunan organisasi pada setiap pemerintah daerah.

Menurut kelompok belanja: belanja langsung dan belanja tidak langsung.

5. Sumber Pendapatan dan Jenis Pengeluaran Daerah

Sumber pendapatan daerah:

a. Pendapatan daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD):

pajak daerah

retribusi daerah

hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

lain-lain PAD yang sah

2. Dana perimbangan:

dana bagi hasil (DBH)

dana alokasi umum (DAU)

dana alokasi khusus (DAK)

3. lain-lain pendapatan:

hibah

dana darurat

b. Pembiayaan Daerah:

sisa lebih perhitungan anggaran daerah

penerimaan pinjaman daerah

dana cadangan daerah

hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan

Jenis pengeluaran daerah:

a. belanja daerah:

1. belanja tidak langsung:

belanja pegawai

belanja subsidi

belanja hibah

belanja bantuan sosial

belanja bagi hasil

belanja tak terduga

2. belanja langsung:

belanja barang dan jasa

belanja modal

belanja bunga

b. pembiayaan daerah:

pembentukan dana cadangan

penyertaan modal pemerintah daerah

pembayaran pokok utang

pemberian pinjaman

6. Mekanisme Penyusunan APBD

Ada sembilan tahapan dalam mekanisme penyusunan APBD.

Tahap I pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran kepada DPRD.

Tahap II DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah.

Tahap III pemerintah daerah dan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Tahap IV kepala SKPD menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD tahun anggaran berikutnya.

Tahap V rencana kerja tersebut disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

Tahap VI hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Tahap VII pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tersebut kepada DPRD.

Tahap VIII pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Tahap IX pengambilan keputusan oleh DPRD (setuju/tidak setuju) terhadap RAPBD yang diajukan. Pengambilan keputusan selambat-lambatnya satu bulan sebelum APBD tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.

7. Dampak APBN dan APBD Terhadap Perekonomian

APBN dan APBD pada hakikatnya merupakan program pembangunan nasional jangka pendek pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara paralel. Dengan adanya APBN dan APBD, negara dapat mengendalikan perekonomian nasional melalui program-program yang telah digariskan di dalam APBN dan APBD. Berikut ini dampak APBN dan APBD terhadap perekonomian suatu negara:

memberi arah prioritas pembangunan,

sebagai pedoman dalam pembiayaan pembangunan sehingga pembangunan berjalan efektif dan efisien,

mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian, dan

sebagai sarana pemerataan pendapatan.

Contoh Soal :

1. APBN dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Pernyataan ini sesuai dengan fungsi APBN, yaitu fungsi ….

A. otorisasi

B. alokasi

C. stabilisasi

D. distribusi

E. pengawasan

2. Perhatikan prinsip penyusunan APBN di bawah ini!

1. Semaksimal mungkin mengusahakan pembelian produk dalam negeri.

2. Mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara.

3. Mengintensifkan tuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara dan denda yang dijanjikan.

4. Terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran dan program kegiatan.

5. Mengintensifkan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketepatan penyetoran.

Yang termasuk prinsip penyusunan APBN ditinjau dari aspek pendapatan adalah nomor ….

A. 1, 2, dan 3

B. 1, 2, dan 4

C. 2, 3, dan 5

D. 2, 4, dan 5

E. 3, 4, dan 5

3. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah ….

A. penerimaan sumber daya alam

B. bagian laba BUMN

C. kegiatan pelayanan yang dilakukan pemerintah

D. hasil pengelolaan kekayaan negara

E. dana alokasi umum